Penambangan Pasir Ilegal Merajalela, Pemerintah dan APH Tutup Mata

Lampung timur [MP]-Aktivitas penambangan pasir di kecamatan pasir kabupaten Lampung timur sakti semakin berani dan merajalela nya dalam melakukan aktivitas menambang.

Dari pantauan mataapena.com, bahkan terdapat penambang pasir yang menggunakan alat berat excavator beroperasi tanpa mengantongi izin usaha pertambangan (IUP).

Selain para penambang diduga tidak mengantongi izin penambangan, juga dipastikan dampak negatif akan timbul akibat penambangan secara membabi buta.

Anehnya lagi para penambang selain tak mengantongi izin dalam pengangkutan pasir memakai surat jalan atas nama PT SILIKA TIMUR ABADI yang di koordinir oleh saudara Komang dengan pungutan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per sekali jalan.

Saat di konfirmasi via telpon saudara Komang membenarkan bahwa dirinya sebagai kordinator pungutan tersebut dengan Alasan untuk PAD

“Benar mas saya sebagai kuasa kerja dari PT Silika Timur Abadi,yang menyuruh saya pak catur mas, itu untuk pembayaran PAD, untuk satu kali lintas 100 ribu rupiah itu perintah dari (Catur) direktur PT silika timur abadi “, ungkapnya

Sementara nomor hp 0821-8256-3988 yang tertera di surat jalan saat di konfirmasi via wa tentang adanya surat jalan dan pungutan 100 ribu rupiah untuk PAD jawab hanya singkat
“tanyakan saja sama yang mungut”

Hal ini diungkapkan langsung kordiv investigasi LSM Aliansi kontrol sosial Indonesia (AKSI), Hairul toni kepada media mataapena.com, saat dirinya menghubungi Komang via telepon sabtu (21/01/2023).

Akoy sapaan akrabnya mendukung penambang yang memiliki izin dengan atensi tetap memperhatikan dampak dari kegiatan pertambangan tersebut, seperti akan pengrusakan lingkungan. Sebaliknya bagi penambang pasir yang tak memiliki izin, dirinya menegaskan pemerintah bersama penegak hukum harus tegas melakukan pembinaan penambangan pasir secara ilegal.

Sejauh ini, masih kata akoy, tidak ada satupun penambang pasir yang melakukan aktivitas penambangan pasir yang mengantongi izin, baik itu di Kecamatan pasir sakti, gunung pelindung sampai labuhan maringgai dan sekitarnya.

“ pemerintah dan aparat penegak hukum seakan tidak ada keberanian untuk melakukan tindakan. Seakan-akan, penambangan pasir ada pembiaran,” sambungnya.

Akoy mengungkapkan, bahwa beberapa hari ke depannya ia akan membangun komunikasi dengan masyarakat setempat yang memiliki atensi terhadap penambangan pasir dan kerusakannya untuk memproses persoalan ini.

Ia mengharapkan jangan lagi ada masyarakat yang turun melakukan proses edukasi terhadap bahaya penambangan pasir ilegal, Tetapi menginginkan lembaga-lembaga resmi dalam hal ini negara sudah harus mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yanga ada.

Dirinya mensinyalir kenapa tidak ada keberanian terhadap pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan, karena ia menduga ada orang-orang yang terlibat di dalam proses penambangan pasir itu sendiri.

“Saat ini kan Presiden Jokowi sudah menegaskan untuk meniadakan kegiatan aktivitas penambangan ilegal jangan ada lagi manipulasi aturan yang koprasi lah yang cetak sawah lah” tutupnya