Cak Imin, NU, dan PKB : tradisi yasinan yang menjadi ruang aspirasi dan konsolidasi gerak keumatan legistalor PKB
Oleh: Ahmad Hadi Baladi Ummah (Pupung)
Aktivis Muda Nahdliyin
Ada satu kegelisahan yang menurut saya perlu disampaikan secara terbuka di tengah riuhnya perdebatan mengenai hubungan Nahdlatul Ulama (NU), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
Kegelisahan itu bukan semata-mata tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik politik yang sedang berlangsung, melainkan tentang cara kita sebagai warga Nahdliyin memahami identitas ke-NU-an itu sendiri. Belakangan, perbedaan sikap politik dengan mudah sekali berubah menjadi pertanyaan tentang siapa yang masih NU dan siapa yang dianggap sudah tidak NU.
Seolah-olah ke-NU-an seseorang dapat dicabut hanya karena pilihan politiknya tidak sesuai dengan kehendak sebagian kelompok. Kalau cara berpikir semacam ini terus dipelihara, saya khawatir kita sedang membawa NU masuk ke dalam ruang politik yang terlalu sempit, sementara NU sendiri sejak awal tumbuh sebagai jam’iyah yang jauh lebih luas daripada sekadar kepentingan elektoral.
Sebagai aktivis muda Nahdliyin, saya kira kita perlu berani berbicara jujur, bahwa PKB memiliki hubungan yang kuat dengan NU.
Hubungan itu tidak lahir hanya dari baliho politik, pidato elite, ataupun pertemuan para petinggi partai. Ia tumbuh dari bawah, dari basis sosial warga Nahdliyin yang selama puluhan tahun hidup bersama tradisi pesantren, madrasah, majelis taklim, tahlilan, istighotsah, hingga jamaah yasin di desa-desa.
Justru dari ruang-ruang sederhana semacam itulah politik Nahdliyin mendapatkan bentuknya. Jamaah yasin di kampung-kampung bukan sekadar tempat berkumpul untuk membaca Yasin dan tahlil.
Ia merupakan ruang silaturahmi, ruang bertukar informasi, ruang menyampaikan persoalan masyarakat, sekaligus ruang konsolidasi sosial yang sangat penting bagi kehidupan warga.
Di seluruh daerah, legislator-legislator PKB berinteraksi dengan masyarakat melalui ruang-ruang semacam ini. Mereka mendengar keluhan petani, guru ngaji, santri, buruh, dan masyarakat desa yang mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan berbicara di ruang-ruang elite.
Karena itu, kalau hari ini ada orang yang ingin membaca keberpihakan PKB terhadap NU hanya dari apa yang terjadi di pusat kekuasaan, saya kira perspektifnya perlu diperluas. Jangan hanya melihat PKB dari gedung-gedung parlemen; sesekali lihatlah bagaimana kader-kadernya hadir di tengah jamaah.
Jangan hanya membaca NU dari konferensi pers elite; sesekali dengarkan apa yang dibicarakan jamaah setelah selesai yasinan di desa-desa. Di sanalah kita akan menemukan bahwa hubungan PKB dengan warga NU tidak sesederhana relasi politik transaksional yang bisa dibatalkan hanya karena hari ini terjadi perbedaan pandangan antara elite partai dan elite jam’iyah.
Tentu saja, mengatakan bahwa PKB memiliki hubungan historis dengan NU bukan berarti seluruh tindakan PKB harus dibenarkan.
Saya kira justru di sinilah kedewasaan kita diuji. Saya tidak memiliki kepentingan untuk mengatakan bahwa Cak Imin selalu benar atau bahwa setiap keputusan PKB harus diterima oleh warga Nahdliyin.
Politik tetap politik; kekuasaan tetap harus diawasi dan partai politik tetap harus dikritik. Tetapi kritik terhadap kebijakan politik tidak boleh berubah menjadi upaya menghapus identitas seseorang dari tradisi yang membesarkannya.
Kita boleh berbeda pandangan dengan Cak Imin, boleh mengkritik sikap politiknya, bahkan boleh tidak memilih PKB dalam pemilu. Tetapi mempertanyakan ke-NU-an seseorang semata-mata karena ia berbeda sikap politik adalah logika yang terlalu sederhana untuk ukuran tradisi intelektual NU.
Cak Imin adalah mantan Aktivis mahasiswa pernah menjadi ketua umum PB PMII, beliau tumbuh dalam lingkungan Nahdliyin dan sekarang memimpin partai yang secara historis lahir dari aspirasi politik warga NU.
Maka ketika Cak Imin berbicara tentang NU, kita boleh menguji gagasannya. Kita boleh bertanya apakah sikap politiknya benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat. Kita boleh mengkritik langkah-langkahnya.
Tetapi mengatakan bahwa ia tiba-tiba tidak lagi memiliki hubungan dengan NU hanya karena sedang berbeda pandangan dengan sebagian elite NU adalah bentuk penyederhanaan yang tidak sehat. Cak Imin adalah simbol santri yang berdaya, jaya, dan sejahtera.
Di titik ini, saya justru ingin mengajak Aktivis Muda Nahdliyin untuk membedakan antara kritik politik dan delegitimasi identitas. Kritik politik diperlukan karena kekuasaan tanpa kritik akan melahirkan kesombongan dan kesewenang-wenangan.
Tetapi delegitimasi identitas hanya karena perbedaan politik akan melahirkan perpecahan. Kita harus bisa mengatakan, “Saya tidak setuju dengan Cak Imin,” tanpa harus mengatakan, “Cak Imin bukan NU.”
Kita juga harus mampu mengatakan, “Saya tidak memilih PKB,” tanpa harus mengatakan, “PKB tidak memiliki hubungan dengan NU.” Sebab kalau standar ke-NU-an ditentukan oleh pilihan politik, maka pada akhirnya kita akan sibuk membuat daftar siapa yang paling NU dan siapa yang paling tidak NU.
Ironisnya, mungkin setelah daftar itu selesai dibuat, kita akan menemukan bahwa saudara kita sendiri berada di urutan yang salah hanya karena memilih calon yang berbeda.
Saya kira ini adalah jebakan politik yang harus kita hindari. Jangan sampai konflik elite berubah menjadi konflik jamaah. Para elite bisa berbeda pendapat, bisa saling mengkritik, bahkan bisa berhadapan dalam arena politik.
Tetapi masyarakat akar rumput tetap harus bisa duduk bersama dalam satu majelis, satu masjid, satu pesantren, dan satu tradisi sosial. Jangan sampai perbedaan antara PKB dan PBNU dipaksa menjadi perbedaan antara “NU yang benar” dan “NU yang salah”.
Sebab jika itu terjadi, yang akan menerima dampaknya bukan para elite yang sedang berdebat, melainkan jamaah yang selama ini tidak pernah meminta agar hubungan persaudaraan mereka dikorbankan demi pertarungan politik.
Yang lebih menggelitik bagi saya adalah ketika seseorang begitu mudah menuduh pihak lain tidak NU hanya karena berbeda pilihan politik, tetapi pada saat yang sama lupa bahwa salah satu prinsip penting dalam tradisi Nahdliyin adalah kemampuan untuk hidup bersama dalam perbedaan.
Kita memiliki tradisi tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal. Tradisi ini bukan sekadar istilah yang bagus untuk dicantumkan dalam sambutan acara. Ia seharusnya menjadi cara kita berpikir dan bersikap.
Kalau setiap perbedaan pandangan langsung dibalas dengan pencabutan identitas, lalu apa bedanya kita dengan mereka yang menjadikan politik sebagai perang antara kawan dan lawan?
Maka, kita sebagai jam’iyah harus berani berbicara jujur bahwa PKB telah lama hadir dalam ruang-ruang kehidupan warga NU, bahkan sejak dari jamaah yasin di desa-desa.
Jamaah-jamaah itulah yang selama ini menjadi ruang aspirasi, ruang konsolidasi keumatan, dan ruang perjumpaan antara masyarakat dengan para legislator PKB.
Relasi itu tidak mungkin tiba-tiba dianggap tidak ada hanya karena hari ini terdapat perbedaan kepentingan politik. Kalau ada yang ingin mengoreksi PKB, silakan. Kalau ada yang ingin mengkritik Cak Imin, silakan. Tetapi jangan menggunakan NU sebagai palu untuk memukul identitas sesama Nahdliyin.
Sebab bagi saya, orang yang menyerang Cak Imin karena kebijakan politiknya masih berada dalam wilayah perdebatan yang sehat. Tetapi orang yang menjadikan ke-NU-an Cak Imin sebagai bahan serangan politik justru perlu bertanya kepada dirinya sendiri: apakah yang sedang ia bela benar-benar NU, atau hanya sedang membela tafsirnya sendiri tentang siapa yang berhak disebut NU? Pertanyaan ini penting, sebab sejarah NU terlalu panjang untuk dipersempit menjadi persoalan siapa yang sedang duduk di kubu mana.
Kita tidak perlu mengkultuskan Cak Imin. Kita juga tidak perlu menganggap PKB sebagai organisasi yang tidak boleh dikritik. Justru karena kita memiliki kedekatan dengan PKB, kritik harus tetap diberikan. Kita tidak perlu memutus tali sejarah hanya karena sedang berbeda pendapat. Dalam tradisi pesantren, orang boleh berbeda pandangan dalam satu majelis, tetapi setelah majelis selesai mereka tetap makan bersama. Mungkin politik modern perlu belajar sedikit dari kesederhanaan itu.
Pada akhirnya, NU adalah warisan ulama yang hidup di tengah jutaan Nahdliyin. Karena itu, tidak seorang pun seharusnya merasa memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa seseorang tiba-tiba kehilangan ke-NU-annya hanya karena berbeda pilihan politik.
Kalau kita sungguh-sungguh ingin menjaga NU, maka yang harus kita rawat bukan sekadar siapa yang menang dalam pertarungan elite, melainkan bagaimana jamaah tetap bisa bersaudara setelah pertarungan itu selesai. Sebab politik memiliki musimnya sendiri, sementara NU harus hidup jauh lebih panjang daripada musim politik.
Dan mungkin, di tengah kegaduhan elite hari ini, kita perlu kembali melihat jamaah yasin di desa-desa. Di sana tidak ada konferensi pers, tidak ada buzzer, tidak ada perang narasi, dan tidak ada perlombaan mencari siapa yang paling NU. Yang ada hanyalah warga yang duduk bersama, membaca Yasin, mendoakan keluarga yang telah meninggal, membicarakan persoalan kampung, lalu pulang sebagai saudara.
Barangkali di sanalah wajah NU yang sesungguhnya. dan PKB menjadingan ruang tersebut sebagai ruang aspirasi dan ruang konsolidasi gerak keumatan.
Penulis: Ahmad Hadi Baladi Ummah
Editor: Feri Pradana
Tidak ada komentar