- Forkopimda Lampung Timur Kompak Dukung Produksi Jagung Nasional
- Dosen Utama Sespimen Dikreg-65: Brigjen Polisi Susetio Cahyadi Pakar Manajemen Risiko
- Bupati dan Danrem Apresiasi Kolaborasi TMMD: Akselerasi Pembangunan Desa Melinting
- Bupati Ela dan Kajari Ultimatum Penyelesaian Tunggakan PBB dalam Sebulan
- Warga Pasang Spanduk Larangan Truk Berat di Jembatan Sukorahayu, Lampung Timur
Lampung Timur [MP]- Ribuan guru honorer menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur, Senin (3/2/2025). Mereka menuntut status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen, termasuk guru honorer, operator teknis, dan tenaga honor kesehatan.
Puluhan banner bertuliskan sindiran untuk pemerintah Lampung Timur menjadi bentuk protes ribuan pengunjuk rasa dalam aksi tersebut. Dalam orasinya, Faisal Tanjung, Ketua Forum Guru, menegaskan agar wakil rakyat bertanggung jawab atas nasib para tenaga honorer.
“Kepada seluruh anggota DPRD Lampung Timur, perhatikan kami, 2.700 honorer di Lampung Timur! Tolong keluar, jangan enak-enak duduk di dalam ruangan yang dingin! Mari bersama kami di tempat yang panas, dengarkan aspirasi kami!” teriak Faisal Tanjung saat orasi.
Setelah melakukan orasi selama tiga jam di depan kantor DPRD Lampung Timur, di hadapan ratusan polisi, Ketua DPRD Rida Rotul Aliyah bersama sejumlah anggota DPRD akhirnya keluar untuk merespons ribuan pengunjuk rasa tersebut.
Setelah melakukan diskusi di depan kantor DPRD yang berlangsung alot tanpa ada kesepakatan, anggota DPRD meninggalkan pengunjuk rasa dan kembali ke dalam ruangan. Meskipun demikian, para pengunjuk rasa tetap melanjutkan orasi mereka selama 30 menit.
Setelah beberapa waktu orasi, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diminta untuk masuk ke ruang rapat DPRD guna melakukan diskusi. Masing-masing perwakilan terdiri dari lima orang, yang mewakili guru honor, tenaga honor kesehatan, Pol PP, dan operator teknis.
Ketua DPRD Lampung Timur, Ridha Rotul Aliyah, menyatakan bahwa usulan para honorer terkait pengangkatan PPP3 akan menjadi prioritas pada tahun 2025. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dilakukan dengan pihak eksekutif setelah pelantikan kepala daerah yang baru.
“Jika kami memaksakan pengangkatan PPP3, hal itu akan bertentangan dengan aturan yang ada. Kami tentu akan mempelajari terlebih dahulu regulasinya, mengingat yang berwenang mengatur pengangkatan PPP3 adalah pemerintah pusat,” ujar Ridha Rotul Aliyah.
Anggota DPRD akan memperjuangkan tuntutan rekan-rekan honorer terkait peningkatan honorarium sesuai UMR sebesar Rp2,7 juta. Namun, hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut melalui musyawarah dengan pihak eksekutif.
Koordinator aksi, Faisal Tanjung, menyatakan ketidakpuasannya terhadap jawaban anggota DPRD, yang hanya berkomitmen untuk memprioritaskan penyelesaian persoalan tersebut pada tahun 2025.
Faisal menegaskan, jika janji yang disampaikan oleh DPRD tidak terpenuhi, pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar, baik di DPRD Lampung Timur maupun hingga ke DPR RI.
“Tunggu saja janji anggota DPRD yang mengatakan akan memprioritaskan soal PPP3 pada 2025. Jika tidak, kami akan kembali menggelar aksi,” kata Faisal Tanjung.
