- Santri Bisa Jadi Pemimpin: Pesan Haru Bupati Ela di Hadapan Ratusan Santri Al-Falah Iyah
- LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemprov Lampung Tindak Tegas Lonjakan Kasus Kekerasan Seksual
- Lampung Timur Menuju Pusat Studi dan Investasi Kakao Dunia
- Polisi Panggil Tiga Warga Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tanah Wakaf Masjid di Lampung Timur
- Karso Tewas Dianiaya di Lampung Timur, Pelaku Serahkan Diri ke Polisi
Lampung Timur [MP]- Wakil Ketua dan Sekertaris DPC PKB Lampung Timur melaporkan mantan Sekjen PKB pusat ke Mapolres Lampung Timur, Rabu (7/8/2024), keduanya di dampingi kuasa hukum.
“Kehadiran kami ke Polres Lampung Timur melaporkan saudara Muhammad Lukman Edy, terkait telah membuat informasi bohong sehingga berdampak pada elite pengurus PKB”kata Sekertaris DPC PKB Lampung Timur Gunardi.
Gunardi mengakui pernyataan mantan sekjen PKB tersebut dilihat dari sejumlah platform media masa dan media sosial, sehingga pernyataan yang memprovokasi membuat elite pengurus PKB geram dan berujung melaporkan dengan dengan delik laporan pencemaran nama baik.
Sementara kuasa hukum yang mendampingi sekertaris PKB, Ahmad Mustofa menegaskan pengaduan yang ditujukan kepada teradu (Lukman Edy) terkait dengan dugaan pencemaran nama baik terhadap personil elite PKB.
Atas pernyataan Lukman Edy, kata Mustofa tentunya merupakan PKB secara umum di mata masyarakat dinilai statmen dari pada teradu ada unsur pidananya dan melanggar undang undang no 45, ayat 4, pasal 7 Undang Undang RI No 1 tahun 2024 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
“Kami sebagai kuasa hukum tentunya pimpinan PKB Lampung Timur menyangkal apa yang telah di sampaikan saudara Lukman Edy tidak benar”kata Mustofa.
Sementara barang bukti yang di ajukan pengadu terhadap polisi yaitu beberapa rekaman yang diakses dari media sosial dan link media masa dan media sosial terkait pernyataan Lukman Edy (teradu).
Hasil dari berita Acara Penyidikan (BAP) pasal yang di terapkan yakni Pasal 45, Ayat 4 junto pasal 27A UU RI No 1 2024, tentang informasi dan transaksi elektronik.
