- Santri Bisa Jadi Pemimpin: Pesan Haru Bupati Ela di Hadapan Ratusan Santri Al-Falah Iyah
- LBH Dharma Loka Nusantara Desak Pemprov Lampung Tindak Tegas Lonjakan Kasus Kekerasan Seksual
- Lampung Timur Menuju Pusat Studi dan Investasi Kakao Dunia
- Polisi Panggil Tiga Warga Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tanah Wakaf Masjid di Lampung Timur
- Karso Tewas Dianiaya di Lampung Timur, Pelaku Serahkan Diri ke Polisi
Lampung Timur [MP]- Kelompok Kerja Madrasah (MKM) Lampung Timur sebanyak 200 orang mendapat pemahaman penerangan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sukadana. Penerangan hukum tersebut di lakukan di Madrasyah Ibtidaiyah Negeri (MIan) 4 Way Jepara, Lampung Timur. Rabu (22/8/2024).
Salah satu dari materi penerangan hukum yang di tegaskan kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sukadana, Roni bahwa peserta yang ada harus bisa membedakan yang namanya Pungutan dan sumbangan (swadaya).
Menurut Roni, pungutan biasanya meminta kepada wali murid dengan nominal yang di tentukan oleh pemungut (pihak sekolah), dan terjadi sering kali atau disebut periodik, hal tersebut ditegaskan oleh Roni, bahwa pungutan tidak diperbolehkan.
Sementara yang dinamakan sumbangan (swadaya) tidak ada tekanan dan tidak mematok nominal artinya penyumbang memberikan sumbangan seikhlasnya, dan tidak terlalu sering mengadakan swadaya.
“Memang tadi ada peserta yang tanya kepada pemateri, bedanya sumbangan dan pungutan. Pungutan sangat tidak dibenarkan secara hukum, kalau sumbangan boleh boleh saja”kata Roni.
Bukan hanya itu Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sukadana banyak menyampaikan persoalan hukum sehingga peserta diharapkan bisa memahami dan tidak melakukan pelanggaran, terutama soal keuangan negara.
Diwaktu terpisah, Kepala Kemenag Lampung Timur Indra Jaya melalui PLH Kasi Pendidikan Madrasah, Ahmad Tsauban mengatakan program penerangan hukum dari Kejaksaan sangat di sambut baik oleh peserta.
Peserta yang mengikuti kegiatan penerangan hukum tersebut yaitu anggota KKM sebanyak 200 orang, dan program dimaksud merupakan program perdana sehingga pihak kemenag ingin menjadikan program penerangan hukum sebagai agenda rutin tahunan.
“Secara tidak langsung kawan kawan belajar soal hukum yang bisa bermanfaat untuk menghindari hal hal yang melanggar hukum terutama soal pengelolaan uang negara”kata Tsauban.
