- Lampung Timur Gandeng Surabaya untuk Transformasi Digital Pemerintahan
- Ketua PC GP Ansor Lampung Timur Resmikan Koperasi Pilar Mandiri Jaya di Pekalongan
- Eks Terminal Mataram Baru Akan Disulap Jadi Kantor Samsat: Permudah Layanan Pajak dan Dongkrak Ekonomi Warga
- Bupati dan Masyarakat Bersatu dalam Grebeg Lampung Timur Qurani
- GP Ansor dan BNN Lampung Timur Gelar Coffee Morning, Perkuat Komitmen Wujudkan Kabupaten Bersinar
Lampung Timur [MP]- Ormas DPD Gema Masyarakat Lokal Indonesia Bersatu (GML-IB) Kabupaten Lampung Timur, melakukan laporan Ke Bawaslu Lampung Timur terkait dugaan Sekda Lamtim M Jusuf tidak netral, sabtu (02/11/24)
Laporan Kali ini Di terima oleh staf Bawaslu Sholeh Irawan di sekretariat Bawaslu Lampung Timur Desa Sukadana Ilir kecamatan sukadana kabupaten lamtim.
“Kemarin jumat kami melaporkan Moch Jusuf ke Bawaslu, karena di duga terlibat mendukung salah satu Paslon Bupati dan wakil Bupati Lampung Timur. Dugaan muncul saat Moch jusup sekda kabupaten Lampung Timur mengomentari salah satu Paslon saat berlangsungnya live debat terbuka yang ke dua”.
“sekda itu berkomentar mendukung Paslon nomor urut 02 M Dawam dan Ketut Erawan. Kami, DPD Gema Masyarakat Lokal Indonesia Bersatu Kabupaten Lampung Timur, sangat menyayangkan komentar Moch Jusup di akun tiktok tersebut, mengingat beliau sebagai ASN tertinggi di kabupaten Lampung Timur harusnya bersikap netral,” Jelas Safaruddin ketua Ormas GML-IB kepada awak media,
Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas.
Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain ASN, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikut sertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.
Sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
“Kami sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab terhadap maju mundurnya demokrasi di kabupaten yang kita cintai ini. Untuk itu kami meminta Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Di tempat yang sama Staf Bawaslu Lampung Timur Sholeh Irawan menerangkan, bahwa benar ketua Ormas GML-IB Safaruddin telah melaporkan dugaan keterlibatan ASN tertinggi Di Lampung Timur.
“Laporan telah kami terima dan pihak Bawaslu akan mengkaji Laporan tersebut dua hari kedapan nanti pihak Bawaslu akan memberikan penjelasan hasil kajian ke Ormas GML-IB,” terangnya.
