DD Kecamatan Way Jepara Sudah Cair, Harus Transparan dalam Pengelolaannya

Lampung Timur [MP]- Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, telah mencairkan Dana Desa termin pertama untuk tahun 2025. Sebanyak 16 desa di wilayah tersebut kini dapat mengakses anggaran yang telah disalurkan melalui rekening masing-masing desa.

Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk pembiayaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin, serta pembayaran insentif perangkat desa dan honor guru ngaji serta tenaga pengajar lainnya.

Camat Way Jepara, Junaidi Rahmat, mengonfirmasi bahwa rekomendasi untuk penarikan Dana Desa telah diberikan kepada para kepala desa. Pencairan dana tersebut dilakukan melalui bank Lampung yang telah ditunjuk untuk mengelola rekening desa.

“Saya sudah memberikan rekomendasi kepada para kepala desa agar segera menarik anggaran Dana Desa yang telah tersedia di bank,” ujar Junaidi Rahmat, Selasa (25/3/2025).

Namun, saat ditanya mengenai jumlah anggaran yang telah dicairkan oleh masing-masing desa, Camat Way Jepara belum dapat memberikan informasi yang rinci. “Saya sudah merekomendasikan agar kepala desa menarik anggaran Dana Desa, tapi saya belum mendapatkan laporan lengkap mengenai jumlah uang yang diterima oleh setiap desa,” katanya.

Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa yang harus segera dilakukan.

Sementara itu, Heri Antoni, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur, menegaskan bahwa pencairan Dana Desa termin pertama tahun 2025 harus segera direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Dana tersebut harus digunakan untuk pembiayaan BLT dan pembayaran honor perangkat desa serta guru ngaji,” jelas Heri Antoni. Jika dana sudah dicairkan namun belum segera digunakan sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut jelas melanggar aturan yang ada.

Lebih lanjut, Heri mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan Dana Desa di tingkat desa. “Jika ada desa yang sudah menarik dana tetapi belum merealisasikannya sesuai dengan program yang telah ditentukan, masyarakat berhak untuk melapor kepada PMD atau Kasi PMD di kecamatan masing-masing,” katanya.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Semua pihak, baik pemerintah desa, kecamatan, maupun masyarakat, harus berperan aktif dalam memastikan bahwa anggaran yang diterima digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Heri juga menekankan bahwa laporan penggunaan Dana Desa harus dapat diakses oleh publik. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan, serta memastikan bahwa dana yang telah diterima benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

“Semua harus transparan, baik itu terkait dengan pengeluaran maupun penyalurannya. Ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutup Heri Antoni.

Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat, diharapkan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Way Jepara dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.