Lampung Timur [MP]- Sorotan dari berbagai kalangan terkait ulang tahun Lampung Timur ke 25 tahun. Beberapa kalangan seperti tokoh nelayan, akademisi, aktivis, memberikan pandangan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lampung di usia 25 tahun.
Artinya mereka (narasumber) momen ulang tahun Pemda Lampung Timur jangan hanya di selesai dengan serimoni dan euforia belaka tanpa adanya implantasi yang berpihak kepada masyarakat secara umum.
Dari tokoh nelayan yang di wakili oleh pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Andi Baso berpuluh tahun keluhan nelayan secara umum di wilayah pesisir Lampung Timur belum pernah terakomodir oleh pemerintah daerah.
Beberapa poin yang menjadi PR penguasa pemerintahan Lampung Timur untuk nelayan yakni, soal kelengkapan dokumen kapal, bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sulitnya untuk mendapatkan Bahan Bakar minyak (BBM) khusus solar.
Lanjutnya, persoalan dokumen kapal yang sulit didapat oleh nelayan tentu berpengaruh besar sebab dokumen kapal salah satu dokumentasi penting yang harus dimiliki nelayan, sebagai bukti identitas kapal.
Jika kapal memiliki bukti dokumen seperti surat kapal nelayan akan mudah mendapat BBM bersubsidi, dan perlu dikantongi saat berlayar guna mengantisipasi adanya patroli laut yang dilakukan oleh petugas atau instansi terkait.
Pemerintah juga harus bisa memperjuangkan program Kredit Usaha Rakyat, dimana program KUR menjadi harapan nelayan untuk membantu keperluan modal usaha. Sehingga pemerintah tidak hanya memberikan program KUR terhadap petani dan pedagang saja, nelayan juga memerlukan program tersebut.
“Program KUR untuk nelayan juga menjadi PR pejabat pemerintah daerah Lampung Timur, bantu nelayan dengan program program yang bisa dirasakan nelayan semacam KUR. Selama ini nelayan selalu ketergantungan dengan modal pinjaman swasta yang tentu bunganya lebih besar dari KUR”kata Andi Baso.
Kuota BBM solar bersubsidi menjadi keluhan klasik yang dirasakan nelayan bertahun tahun. Sehingga jalan yang ditempuh nelayan yakni membeli solar non subsidi tentu menambah besar biaya nelayan saat berlayar, solusi yang diminta bangunkan APBN di wilayah Kuala Penet, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai.
Akademisi, Buchori dekan fakultas ekonomi dan bisnis institut bakti nusantara yang kampusnya berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Bukhori juga memberikan kritisi di momen ulang tahun Kabupaten Lampung Timur yang dipimpin oleh Dawam Rahardjo tersebut.
Buchori berharap, pemerintah bisa memfokuskan insfratruktur jalan yang mengarah tempat tempat pendidikan. Ironis jalan didepan kampus IBN yang berada di Desa Labuhanratu Dua, Kecamatan Way Jepara kondisinya sudah bertahun tahun buruk.
Keburukan jalan seolah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya kampus kampus yang berdiri di Lampung Timur juga merupakan aset bagi pemerintah daerah setempat, sehingga perlu mendapat perhatian meskipun tidak secara langsung kepada mahasiswa.
“Dengan memperhatikan kondisi jalan pada sentral pendidikan sudah membantu mahasiswa dan pelajar karena mereka akan merasa nyaman melintas untuk menuju menimba ilmu, depan kampus kami sudah 5 tahun lebih kondisinya buruk”kata Buchori.
Bukan hanya persoalan insfratruktur dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi PR besar pemerintah kabupaten Lampung Timur. Tapi persoalan kasus kekerasaan anak dan perempuan yang semakin meningkat perlu peran pemerintah untuk menangani secara serius.
Aktivis perempuan dan anak. Edy Arsadad sebagai advokasi menjelaskan dalam catatannya dua tahun terkahir kasus kekerasan anak dan perempuan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meningkat.
Selian anak. KDRT juga menjadi sorotan penting Dimana persoalan persoalan rumah tangga yang berujung kekerasan hingga mengakibatkan korban jiwa perlu ditanggapi serius, perlu di konsep secara matang bagaiman agar peristiwa KDRT berat tidak terjadi.
“Terlahir di wilayah Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, satu orang meninggal satu orang luka berat akibat senajta tajam. Korban dan pelaku masih pasangan suami istri. Suami meninggal istri luka berat”kata Edy Arsadad.
Peristiwa itu merupakan tamparan besar bagi pemerintah meskipun itu persoalan keluarga (privasi). Maka kedepan pemerintah harus tegas bagaimana cara meminimalisir persiapan persiapan semacam itu.
Edy memberikan program yang bisa diterapkan pemerintah yakni, tekankan kepada pemerintah desa agar memanfaatkan sedikit anggaran desa dari Dana Desa (DD) dialokasikan sebagai mitigasi.
Konsepnya kata aktivis anak dan perempuan itu. Tingkatkan sosialisasi yang menyasar kepada anak didik dan pendidik (guru) perlu mendapat bimbingan cara menghadapi anak yang mengalami depresi cara menghadapi anak dengan tidak melakukan kekerasan.
“Sasaran paling tepat sekolahan, dan harus terjadwal berkesinambungan, sehingga akan terjadi semacam mengingatkan yang berkelanjutan”tegas dia.
